Polres Sukoharjo Petakan Kerawanan Pilkades Serentak
SUKOHARJO – Polres Sukoharjo mulai mematangkan strategi pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Sebanyak 126 desa dengan 458 tempat pemungutan suara (TPS) menjadi fokus pengamanan untuk mengantisipasi potensi konflik, politik uang, hingga gesekan antarpendukung calon kepala desa.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pematangan dan penyamaan persepsi pengamanan Pilkades 2026 yang digelar di Aula R. Kusnadi Polres Sukoharjo, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra dan diikuti Kabagops, Kasatintelkam, serta Kapolsek dan jajaran fungsi terkait.
Kapolres menegaskan, Pilkades memiliki karakteristik kerawanan tersendiri karena persaingan politik berlangsung langsung di tengah masyarakat desa. Kedekatan hubungan antarwarga, keluarga, maupun kelompok pendukung berpotensi membuat perbedaan pilihan berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Karena itu, Polres Sukoharjo tidak ingin pengamanan hanya berfokus pada hari pemungutan suara. Pemetaan kerawanan, deteksi dini, dan koordinasi lintas sektor harus dilakukan sejak seluruh tahapan berlangsung hingga pascapemilihan.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan yang berbeda. Karena itu, perlu dilakukan pemetaan secara cermat agar pola pengamanan dan penempatan personel benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” menjadi salah satu penekanan Kapolres dalam rapat tersebut.
Dari sisi kekuatan pengamanan, Polres Sukoharjo menyiapkan 670 personel. Jumlah tersebut akan diperkuat 90 personel bantuan kendali operasi (BKO), masing-masing 30 personel dari Brimob, Polres Karanganyar, dan Polres Boyolali.
Kabagops Polres Sukoharjo Kompol Yulianto menjelaskan, personel BKO direncanakan dibagi dalam empat zona untuk mempercepat koordinasi dan mobilisasi apabila terjadi gangguan keamanan. Zona utara diproyeksikan berpusat di Polsek Gatak, zona timur di Polsek Mojolaban, zona tengah di Polsek Nguter, dan zona selatan di Polsek Tawangsari.
Pola pengamanan TPS juga disiapkan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan, kondisi geografis, dan kebutuhan masing-masing desa. Sementara itu, Bhabinkamtibmas tetap menjalankan fungsi pembinaan dan penyuluhan di desa binaan untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat serta mendeteksi potensi konflik.
Dari hasil pemetaan Satintelkam Polres Sukoharjo, sejumlah potensi gangguan menjadi perhatian serius. Mulai dari rivalitas antarbakal calon, politik uang, penyebaran hoaks, kampanye hitam, dugaan ketidaknetralan perangkat desa, hingga penolakan hasil penghitungan suara.
Kerawanan khusus juga teridentifikasi di sejumlah kecamatan. Wilayah Weru, Bulu, dan Tawangsari menjadi perhatian terkait rivalitas bakal calon dan potensi gesekan antarkelompok pendukung. Sementara di Nguter dan Bendosari, potensi persoalan berkaitan dengan persaingan calon serta dugaan ketidaknetralan perangkat desa.
Di wilayah Grogol, potensi kampanye hitam, perusakan gambar calon, serta persoalan komposisi pemilih di TPS tertentu turut menjadi perhatian. Adapun di Baki, Gatak, dan Kartasura, polisi mengantisipasi rivalitas calon serta potensi politik uang. Tiga desa, yakni Bentakan, Sanggung, dan Pucangan, juga menjadi perhatian karena memiliki bakal calon lebih dari lima orang sehingga memerlukan seleksi tambahan.
Kapolres meminta seluruh jajaran tidak menganggap remeh setiap informasi yang berkembang di masyarakat. Data kerawanan dari masing-masing Polsek harus divalidasi dan disinkronkan agar langkah pencegahan maupun penempatan personel dapat dilakukan secara tepat.
Selain penguatan pengamanan, pendekatan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas. Kapolres menginstruksikan jajarannya menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen terkait untuk membangun kesadaran bersama bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak persaudaraan.
Polres Sukoharjo juga akan mendorong deklarasi damai tingkat kabupaten setelah penetapan calon kepala desa, yang kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan. Pemasangan media imbauan kamtibmas dan doa bersama lintas unsur juga disiapkan sebagai upaya membangun suasana damai menjelang pemungutan suara.
Pilkades Serentak Kabupaten Sukoharjo dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026. Dengan cakupan 126 desa dan 458 TPS, kesiapan pengamanan menjadi faktor penting agar pesta demokrasi tingkat desa tersebut tidak berkembang menjadi persoalan keamanan maupun perpecahan di tengah masyarakat.
