Ratusan Buruh Sukoharjo Gelar Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Polres Sukoharjo – Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh (FPB) menggelar aksi di gedung DPRD Sukoharjo, Rabu (13/11/2019). Mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi aturan pemberian pesangon dan upah minimum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain berorasi, masa buruh juga menggelar aksi teatrikal. Koordinator aksi sekaligus Ketua FPB Sukoharjo Sukarno menegaskan, kenaikan iuran BPJS sangat memberatkan masyarakat. Termasuk buruh meskipun sudah disubsidi perusahaan.
“Kenaikan (iuran BPJS Kesehatan) ini sudah di ambang batas kemampuan. Tidak ada jaminan dibarengi dengan pelayanan yang baik. Maka tentu akan berpotensi semakin banyaknya tunggakan,” ujarnya.
15 orang perwakilan aksi kemudian melakukan audiensi dengan anggota DPRD Sukoharjo serta Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Sukoharjo.
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, aspirasi para buruh akan langsung disampaikan ke pemerintah pusat. “Saya meminta agar komisi IV menjadwalkan kunjungan ke kementerian terkait melibatkan dinas dan FPB untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kapolsek Sukoharjo AKP Gerry Armando mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan unjuk rasa. Alasannya, selama proses unjuk rasa semua pihak terkait berlaku tertib, sopan dan bertindak secara professional.
Aksi yang dikawal 130 personel kepolisian itu berjalan lancar. “Rekayasa lalu lintas kami lakukan hanya di depan gedung DPRD Sukoharjo ketika orasi. Setelah perwakilan (buruh) masuk (audiensi) lalu lintas kembali normal,” jelas Kapolsek Sukoharjo.
