Kapolres Sukoharjo Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda Non-APBD
SUKOHARJO – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD di Kabupaten Sukoharjo memasuki tahapan penyampaian pandangan umum fraksi. Forum tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan regulasi daerah sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Non-APBD digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Jalan Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Selasa (10/11/2026).
Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., M.Si., turut hadir dalam rapat tersebut bersama Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, S.E., M.M., Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Gunadi, S.E., M.M., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ketua DPRD Sukoharjo H. Nurjayanto, S.P., memimpin rapat paripurna yang juga dihadiri tiga wakil ketua DPRD, yakni Joko Nugroho, H. Sardjono SM, S.E., dan Sigid Budi Raharjo, S.Si., serta 38 anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Sejumlah unsur pemerintah dan lembaga penegak hukum turut mengikuti jalannya rapat, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Guyus Kemal, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo, S.I.P., M.Si., M.H., beserta para asisten, kepala dinas, dan camat se-Kabupaten Sukoharjo.
Kehadiran Kapolres Sukoharjo dalam forum tersebut mencerminkan dukungan Polri terhadap sinergi antarlembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar seluruh proses pemerintahan, termasuk pembahasan kebijakan daerah, dapat berjalan dengan baik.
Kasi Humas Polres Sukoharjo AKP Marlin Supu Payu menyampaikan bahwa Polres Sukoharjo mendukung sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menciptakan situasi Kabupaten Sukoharjo yang aman, tertib, serta mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
