Polres Sukoharjo bersama Pemda Sukoharjo, Dinas Terkait & Asosiasi Pengusaha rapat koordinasi POLIRAN

SUKOHARJO – Upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sukoharjo tak cukup hanya dengan membuka lowongan pekerjaan. Akses informasi, keterampilan tenaga kerja, hingga pendampingan usaha juga menjadi persoalan yang harus dibenahi. Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Polres Sukoharjo berupaya menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha dan pemerintah daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Lounge Polres Sukoharjo, Kamis (19/11/2026). Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra memimpin koordinasi bersama Wakapolres Kompol Parwanto, Dinas Perindustrian, Disdagkop UKM, Dinas Sosial, Apindo, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Kapolres menegaskan, program Poliran tidak sekadar menjadi wadah penyampaian informasi, tetapi diharapkan mampu membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat hingga pelosok desa dan kelurahan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat. Dengan jaringan personel yang bersentuhan langsung dengan warga, informasi dari perusahaan diharapkan tidak hanya beredar di lingkungan perkotaan, tetapi juga menjangkau pencari kerja di wilayah pedesaan.

“Kami membutuhkan dukungan informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan, termasuk melalui website maupun platform ketenagakerjaan. Informasi tersebut nantinya bisa disosialisasikan anggota Bhabinkamtibmas kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Persoalan pengangguran di Sukoharjo juga tidak bisa dilepaskan dari dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan. Apindo menyampaikan, dampak PHK PT Sritex masih dirasakan dengan jumlah pekerja terdampak diperkirakan mencapai 8.000 hingga 10.000 orang.

Meski demikian, peluang penyerapan tenaga kerja masih terbuka. Sejumlah perusahaan, di antaranya PT Young Tree dan PT Cutex, telah memberikan kesempatan kerja kepada eks karyawan Sritex.

Di sisi lain, pemerintah daerah memaparkan sejumlah peluang kerja baru. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyebutkan, sektor industri sepatu di Kartasura diperkirakan membutuhkan sekitar 200 pekerja. Sementara industri mainan di wilayah Grogol membuka peluang penyerapan hingga 1.000 tenaga kerja.

Peluang tersebut menjadi salah satu pintu masuk untuk membantu masyarakat kembali mendapatkan pekerjaan. Terlebih, informasi lowongan kerja kini diperbarui setiap hari melalui media dan website Disperinaker.

Tak hanya mengandalkan penempatan kerja di perusahaan, program Poliran juga diarahkan untuk mendorong masyarakat memiliki keterampilan dan membuka usaha mandiri.

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Sukoharjo menyediakan sembilan bidang kejuruan pelatihan. Sejumlah bidang yang diminati masyarakat antara lain menjahit, tata boga, dan barista. Pelatihan tersebut dirancang agar pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar sekaligus membuka peluang berwirausaha.

Bahkan, kerja sama dengan dunia usaha mulai menunjukkan hasil. Tiga peserta pelatihan teknik listrik telah direkomendasikan untuk bekerja di Candi Elektronik.

Sementara itu, Disdagkop UKM menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Fasilitas tempat usaha dan pemasaran produk UMKM tersedia di Gedung GP3AD, Gedung DPRD, Menara Wijaya, hingga sejumlah hotel. Pemerintah daerah juga memberikan fasilitasi perizinan, khususnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bagi masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial turut menyiapkan dukungan pelatihan keterampilan sesuai kriteria dan kebutuhan penerima manfaat.

Selain itu, program padat karya juga menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di wilayah Bulu, Tawangsari, dan Weru.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polres Sukoharjo berharap Poliran tidak berhenti pada forum koordinasi. Penyebaran informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, penempatan tenaga kerja, hingga penguatan UMKM diharapkan dapat berjalan berkelanjutan.

Dengan melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai penghubung hingga tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses peluang kerja maupun program pemberdayaan ekonomi yang tersedia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.