Polres Sukoharjo dan KPU Petakan Potensi Kerawanan Pemilu 2024
Sukoharjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melakukan koordinasi dengan Polres Sukoharjo terkait kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Koordinasi dilakukan berkaitan dengan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilu 2024.
Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda, mengatakan, KPU Sukoharjo sudah melakukan koordinasi dengan Polres Sukoharjo pada Rabu (22/6/2022). Koordinasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dalam koordinasi KPU dengan Polres Sukoharjo mendiskusikan tentang potensi kerawanan dan antisipasi pada Pemilu 2024, seperti menjaga kondusifitas masyarakat, keamanan gudang logistik, pendistribusian logistik, tempat pemungutan suara, serta validitas daftar pemilih tetap (DPT).
KPU Sukoharjo juga telah berkoordinasi dengan Polres Sukoharjo terkait upaya mempermudah mekanisme pelayanan SKCK bagi calon anggota legislatif. Hal ini penting mengingat SKCK menjadi salah satu syarat pendaftaran calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.
“KPU Sukoharjo terus melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satunya dengan melibatkan Polres Sukoharjo,” ujarnya.
Nuril Huda mengatakan, persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 masih terus dilakukan. Salah satu persiapan yang sudah dilakukan KPU Sukoharjo yakni dengan koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo.
Tahapan pemilu 2024 telah dimulai pada 14 Juni 2022. KPU Sukoharjo sejak tanggal tersebut telah melakukan persiapan penyelenggaraan pemilu 2024.
“Pemungutan suara pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024 dan tahapan secara resmi dimulai 14 Juni 2022,” ujarnya.
Nuril Huda menjelaskan, salah satu hal penting dan krusial dalam pemilu adalah daftar pemilih tetap (DPT) yang selalu di-update oleh KPU Sukoharjo setiap bulan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui rekapitulasi data pemilih berkelanjutan (DPB).
Pemutakhiran DPB bertujuan untuk memperbaharui dan memelihara data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu berikutnya. Rapat pleno rekapitulasi DPB mengundang pihak terkait salah satunya partai politik. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung pembaruan dan pemeliharaan data pemilih juga menjalin sinergitas antar institusi.
Nuril Huda menjelaskan, KPU RI telah meluncurkan aplikasi mobile Lindungi Hakmu dan telah terpasang pada google playstore. Aplikasi Lindungi Hakmu mobile adalah aplikasi yang memaparkan jumlah pemilih se Indonesia, jumlah pemilih se provinsi, kabupaten, kota sampai pada tingkat TPS se Indonesia.
Tujuan dari aplikasi Lindungi Hakmu mobile guna mewujudkan DPT yang bersih, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemutakhiran data pemilih, meningkatkan transparansi dan akuntabel KPU. Untuk fitur yang tersedia dalam aplikasi ada tiga yakni cek data pemilih atau fitur untuk melakukan pencarian pemilih dan pengecekan data pemilih.
Fitur lainnya yakni rekapitulasi data atau fitur yang menampilkan rekap data pemilih dan data pemutakhiran dari tingkat nasional hingga TPS, fitur daftar jadi pemilih atau fitur untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Terakhir lapor TMS atau fitur untuk melaporkan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
KPU Sukoharjo berharap partai politik bisa mensosialisasikan aplikasi yang bisa diunduh melalui google playstore ini sehingga memudahkan melakukan pengecekan konstituen masing-masing.
Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, koordinasi harus dilakukan sejak dini dalam menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya seperti sudah dilakukan dengan melakukan audiensi bersama KPU Sukoharjo.
“Polres Sukoharjo siap bekerjasama dengan KPU Sukoharjo untuk mensukseskan agenda nasional Pemilu 2024,” ujarnya.
Kapolres melanjutkan, Polres Sukoharjo juga siap bekerjasama dan koordinasi dengan semua pihak untuk antisipasi kerawanan pemilu termasuk dengan koordinator admin media sosial yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk antisipasi berkembangnya informasi hoax.
