Kapolres Sukoharjo Hadiri Rapat Paripurna, Raperda RTRW 2026-2046 Mulai Dibahas
SUKOHARJO – Arah pembangunan Kabupaten Sukoharjo untuk 20 tahun ke depan mulai dirumuskan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026-2046. Regulasi ini menjadi pijakan penting dalam menentukan pemanfaatan lahan, pengembangan kawasan, hingga arah investasi di Kabupaten Sukoharjo.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda RTRW 2026-2046 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Senin (9/11/2026).
Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., M.Si., turut hadir dalam rapat tersebut bersama Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, Ketua DPRD Sukoharjo H. Nurjayanto, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta.
Dalam penyampaian nota pengantarnya, Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menjelaskan, penyusunan Raperda RTRW 2026-2046 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan tata ruang dengan perkembangan wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta perubahan regulasi nasional.
Menurutnya, RTRW tidak sekadar mengatur peruntukan lahan, tetapi juga menjadi pedoman pembangunan daerah, penyusunan rencana detail tata ruang, pengembangan infrastruktur, hingga pemberian kepastian hukum bagi kegiatan investasi.
Raperda tersebut juga disusun sebagai penyesuaian terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo 2011-2031 yang telah diubah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018.
“Penataan ruang merupakan landasan penting dalam mengarahkan pembangunan wilayah secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan,” demikian disampaikan dalam nota pengantar Plt Bupati.
Raperda RTRW 2026-2046 telah memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat tertanggal 21 Oktober 2026. Selanjutnya, rancangan regulasi tersebut diserahkan kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam rancangan tersebut, sejumlah aspek strategis akan diatur, mulai dari struktur dan pola ruang wilayah, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga peran masyarakat dalam penataan wilayah.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
Kehadiran Kapolres Sukoharjo dalam forum tersebut menjadi bagian dari sinergi Forkopimda dalam mendukung proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Terlebih, kebijakan tata ruang yang terarah turut menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan wilayah yang tertib, aman, dan kondusif.
